Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kesehatan

 

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlakul Karimah, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.1.      Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sasarannya adalah (a). Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama. (b). Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara,

 

5.2.      Kebijakan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kerukunan internal dan antar umat beragama. Sasarannya adalah terwujudnya kemantapan dasar-dasar kerukunan intern dan antar umat beragama yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial kemasyarakatan.

 

 

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Masyarakat yang Berilmu dan Sehat melalui Pengelolaan Pendidikan dan Kesehatan, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.3.      Kebijakan Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Usia Dini, Non Formal, dan Pendidikan Khusus.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan pelayanan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yaitu pada pendidikan dasar dan menengah, juga pada jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat pula dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sasarannya adalah (a). Terciptanya kesempatan bagi semua anak usia dini untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya serta perkembangan tingkat usia sebagai persiapan mengikuti pendidikan dasar. (b). Terciptanya layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal serta memberikan pelayanan kepada peserta didik yang mempunyai kemampuan khusus dalam rangka menunjang wajib belajar.

 

5.4.      Kebijakan Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan pelayanan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yaitu pada pendidikan dasar.  Sasarannya adalah meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau

 

5.5.      Kebijakan Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Tinggi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan pelayanan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terutama sekolah menengah dan tinggi. Sasarannya adalah (a). meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau, dan (b). meningkatnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah

5.6.      Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Untuk Masyarakat.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan layanan pendidikan bagi warga masyarakat agar dapat memperoleh layanan pendidikan sebaik-baiknya. Sasarannya adalah meningkatnya minat baca dan kualitas layanan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum daerah

 

5.7.      Kebijakan Meningkatkan Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pembangunan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal guna mewujudkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja. Sasarannya adalah terciptanya sinkronisasi kebutuhan pembangunan yang ada dengan jenis pendidikan yang harus disiapkan.

 

5.8.      Kebijakan Meningkatkan Partisipasi Pemuda serta Menumbuh-kembangkan Olahraga , Seni dan Budaya.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda serta menumbuh kembangkan olah raga prestasi, seni dan budaya. Sasarannya adalah (a). meningkatnya pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan dan terwujudnya budaya olahraga dalam rangka peningkatan prestasi daerah, (b). Terwujudnya kelestarian seni budaya daerah dan khasanah sejarah serta nilai tradisional sebagai sumber nilai kearifan lokal yang merupakan modal dan mewujudkan jati diri masyarakat Gresik

 

5.9.      Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan upaya  standarisasi  sarana  dan prasarana kesehatan. Sasarannya adalah Pengembangan segala upaya-upaya Kesehatan Masyarakat.

 

5.10.   Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  perilaku  masyarakat  di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna serta meningkatkan kualitas lingkungan. Sasarannya adalah (a). terwujudnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat. (b). Meningkatnya keberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

 

5.11.   Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan perbekalan kesehatan. Sasarannya adalah (a). Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika. (b). Terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasiat produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan dalam rangka perlindungan konsumen/masyarakat.

 

5.12.       Mengembangkan Manajemen Kesehatan.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan di daerah dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah (a). Pengembangan SDM tenaga kesehatan, (b). Berkembangnya regulasi dan sistem pelayanan kesehatan.

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional, Dinamis dan Bermoral, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.13.       Kebijakan Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur, Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan standar kualitas birokrat yang mumpuni dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi pelayan masyarakat. Sasarannya adalah terwujudnya sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.

 

5.14.       Kebijakan Mengembangkan Etika Moral.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan profil birokrat yang memiliki etika moralitas tinggi serta amanah. Sasarannya adalah meningkatnya kompetensi SDM aparatur yang dilandasi oleh moral dan etika

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-4 : Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan sesuai Hak dan Kewajiban, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.15.   Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai dengan Hak dan Kewajiban. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peluang bagi masyarakat berkontribusi dan melakukan kontrol social terhadap kebijakan pemerintah. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

 

5.16.   Kebijakan Memperkuat Kelembagaan, Pangarusutamaan Jender dan anak dalam Pembangunan. Kebijakan ini bertujuan  untuk menwujudkan terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik. Sasarannya adalah (a). Meningkatkan Kualitas Hidup, Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan, Anak serta Keluarga,  (b). Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender dan Anak.

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-5 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance), maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.17.   Kebijakan Pengembangan Kapasitas Pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan secara bersama-sama kemampuan sistem, lembaga dan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan.  Sasarannya adalah (a) Meningkatkan Kapasitas Sistem, Kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah pemerintahan daerah (b). Berkembangnya manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (c). Terwujudnya efektivitas sistem pengawasan dan audit serta akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

 

5.18.   Kebijakan meningkatkan  Manajemen Pembangunan Daerah, Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan semakin mantapnya manajemen pembangunan daerah dan keterpaduan program. Sasarannya adalah mencapai ketersediaan kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan daerah serta terciptanya keterpaduan substansi dan kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-6 : Mewujudkan Kondisi Daerah yang Aman, Tertib, dan Damai dengan Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.19. Kebijakan Meningkatkan  Keamanan  dan  Ketertiban  Daerah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan. Sasarannya adalah (a). terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, (b). Mengembangkan strategi pengamanan daerah secara berkesinambungan.

 

5.20.   Kebijakan Peningkatan Penegakan dan Kepastian Hukum. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan HAM sehingga berkurangnya pelanggaran hukum. Sasarannya adalah (a). terciptanya berbagai perangkat produk hukum yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. (b). meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat dan HAM termasuk para penyelenggara pemerintahan

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-7 : Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.21.  Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.  Sasarannya adalah (a). Meningkatkan pendapatan masyarakat kategori miskin  (b). mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin terutama menyangkut kebutuhan dasar.

 

5.22. Kebijakan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan status sosial ekonomi keluarga pra sejahtera hingga memiliki derajat kehidupan yang layak diatas garis kemiskinan.  Sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan mutu pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

 

5.23.   Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kesempatan kerja secara berkelanjutan. Sasarannya  adalah (a)  Meningkatnya jumlah dan kesempatan kerja bagi masyarakat. (b). Meningkatnya kualifikasi SDM pencari kerja. (c). Meningkatnya perlindungan terhadap perusahaan dan tenaga kerja

 

5.24.   Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil berkualitas. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keefektifan kebijakan tentang kependudukan hingga nyata berkonsekuensi pada dampak posistif terbentuknya keluarga kecil berkualitas. Sasarannya adalah (a). menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga kecil yang harmonis dan berkualitas. (b).  tertatanya administrasi kependudukan.

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-8 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Titik Berat Ekonomi Kerakyatan, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.25. Mengembangkan Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan  Kelautan serta Pariwisata.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas seluruh entitas di bidang Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan. Sasarannya  adalah (a). Terwujudnya kemantapan struktur industri daerah. (b). Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah, (c). Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah. (d). Meningkatnya daya saing global bagi produk Unggulan Daerah Gresik serta meningkatnya peranan ekspor barang dan jasa. (e). Terlindunginya keberadaan pasar tradisional ditengah ramainya pasar modern. (f). Meningkatnya keberlanjutan ketahanan pangan secara berkelanjutan. (g). Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan  perikanan tangkap serta terbinanya usaha perikanan (h). Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pesisir ,pantai dan laut sekaligus terjaga keberlanjutannya.  (i). Meningkat dan berkembangnya usaha, pemasaran dan investasi agribisnis. (j). Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya perkebunan dan Kehutanan rakyat seoptimal mungkin, adil dan berkelanjutan. (k). Berkembangnya pariwisata melalui pengelolaan tempat tujuan wisata dan aset-aset budaya secara optimal.

 

5.26.   Mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, Usaha kecil menjadi usaha menengah, Usaha menengah menjadi usaha besar. Sasarannya adalah terwujudnya Iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 

5.27.   Kebijakan Meningkatkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah Kabupaten Gresik. Sasarannya adalah (a). Terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah. (b). Meningkatknya  nilai pendapatan asli daerah. (c). Meningkatnya kinerja manajemen akuntasi keuangan daerah.

 

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-9 : Mengembangkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Alam dan Buatan secara Optimal dan Berkelanjutan, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

 

5.28.   Kebijakan Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai potensi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi yang layak bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun sasarannya adalah (a). Meningkatnya eksplorasi, eksploitasi Sumber Daya Alam yang ada secara optimal namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.  (b). Mengembangkan Instrumen Pendukung Pembangunan Sumber Daya Alam

 

5.29.   Kebijakan Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Buatan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya buatan (infrastruktur) secara optimal dan berkesinambungan Adapun sasaran yang akan dicapai adalah (a) Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Buatan Bidang Perhubungan (Darat, Laut dan Udara) agar  tetap terjaga dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. (b). meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Buatan Bidang Ke-PU-an (Pengairan, Kebina-margaan,  Kecipta-karyaan). (c). Terwujudnya pengembangan Ketenaga Listrikan dan Energi, (d). Meningkatnya pelayanan Pos dan Telekomunikasi, (e). Terwujudnya pengembangan Instrumen Pendukung Pembangunan Sumber Daya Buatan.

 

5.30.   Kebijakan Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memulihkan kondisi lingkungan hidup yang menurun akibat pesatnya aktivitas pembangunan. Sasarannya adalah  (a). Terwujudnya pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup, (b). Terwujudnya pengembangan Instrumen Pendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

 

 

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: